Laman

Kamis, 02 Januari 2014

EMIS 2013

Kakanwil Kepri : Sinergikan EMIS dengan Penguatan SDM, Koordinasi dan Dukungan Pimpinan

Batam (Pendis) - Kegiatan Koordinasi Evaluasi, Validasi dan Verifikasi Data Awal Pendidikan Islam TP 2013/2014 Tahun Anggaran 2013 merupakan tahap lanjutan dari kegiatan Penguatan Tenaga Pengelola Data Pendidikan Tk. Kanwil/Kankemenag/PTAIN/Kopertais Tahun 2013 yang sudah dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Islam pada bulan Agustus dan September 2013 lalu.

Setelah tim pendataan EMIS di daerah melaksanakan pemutakhiran data Pendidikan Islam semester ganjil TP 2013/2014 di wilayahnya masing-masing, kini saatnya para pengelola data EMIS dari tingkat Kanwil, PTAIN dan Kopertais harus menyampaikan hasil pemutakhiran data EMIS tersebut kepada Ditjen Pendidikan Islam.

Sebelum disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Islam dan selanjutnya akan dipublikasikan untuk masyarakat, data tersebut lebih dahulu harus dievaluasi, divalidasi dan diverifikasi oleh seluruh tim EMIS, dengan melibatkan unsur EMIS pusat,EMIS Kanwil, EMIS PTAIN dan EMIS Kopertais. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul dapat diketahui kelengkapan, ketepatan dan keakuratannya.

"EMIS sebagai salah satu entitas penting dalam pengelolaan data baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran signifikan dalam pengambilan kebijakan, seperti BOS, BSM, dsb," ujar Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau Drs. H. Handarlin H. Umar.

"Kegiatan ini akan menjadi sarana untuk untuk meningkatkan kualitas data Pendidikan Islam. Selama ini yang menjadi persoalan dalam proses pengelolaan data adalah kemampuan SDM tenaga pengelola data, koordinasi pusat-daerah dan dukungan dari pimpinan satuan kerja masing-masing," tegas Handarlin dalam acara pembukaan kegiatan yang berlangsung di Batam, 2-4 Desember 2013.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data Pendidikan Islam, sesungguhnya memang perlu untuk melakukan proses validasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keakuratan seluruh variable data Pendidikan Islam yang dikumpulkan. Data tersebut harus memenuhi kriteria lengkap, akurat dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program Pendidikan Islam secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Diharapkan dengan penguatan dalam tiga aspek tersebut (SDM, koordinasi dan dukungan pimpinan) maka akan ada peningkatan pengelolaan EMIS dan kualitas data Pendidikan Islam di masa yang akan mendatang, data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
(sya/ra)

Kami sengaja mengopi dan pastekan karena kami tak ingin ada beberapa kalimat yang tak sesuai dengan sumber aslinya. Sebagai salah satu Madrasah kami sangat menyambut baik dengan adanya Emis satu pintu. Dengan demikian data lebih mudah disimpan dan akurat. 

Namun kami sendiri heran mengapa sampai saat ini di situs Ditjen Pendis sendiri belum memuat hasil EMIS 2013, padahal situs tersebut dapat diakses oleh semua orang baik nasional maupun internasional.

Rabu, 18 Desember 2013

Bimtek Kurikulum 2013

Sesuai dengan pernyataan Kementerian Agama bahwa sekolah di bawah kemenag baru akan melaksanakan kurikulum 2013 pada Januari 2014. Maka pada bulan November s.d Desember 2013 ini mulai dilaksanakan bimtek kurikulum 2013 dengan dana Dipa sesuai daerah masing-masing secara serentak. Dengan bimtek tersebut diharapkan satuan pendidikan mampu melaksanakan kurikulum 2013.  
Tampak pada gambar Kasi Madrasah dan Pendidikan Kemenag Kab Banyuasin tengah melakukan penutupan Bimtek Kurikulum 2013 untuk Kepala Madrasah se-Kabupaten Banyuasin baru-baru ini.

Kamis, 26 September 2013

Ucapan Terima Kasih


Terima kasih kami ucapakan kepada Kemenag Kab. Banyuasin yang telah
memasukkan  Madrasah kami sebagai salah satu peserta dalam Diklat dan
workshop   Realisasi  Dana  BOS  2013  dan  Pemberdayaan   Madrasah 
di   lingkungan   Kemenag   Banyuasin   tanggal   6 - 8  September   2013
di Hotel Peodora Palembang

 Tampak Kasi Pendidikan Madrasah memberi pengarahan

 Photo bersama dengan Kasi Mapenda Kanwil Kemenag
Prop. Sumatra Selatan (sebelah kanan peserta yang berbaju putih)

K2 hanya untuk pegawai atau guru honor di intansi pemerintahan atau negeri

          Pada awal Oktober 2013 ini akan diselenggarakan test CPNS untuk umum dan K2 dengan beberapa tahab bentuk test. Menurut berita test tahab awal akan diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2013. Berbicara mengenai K2 terdapat beberapa hal yang sekiranya nggak penting justru harus diangkat agar jelas dan tidak menambah jurang kecemburuan sosial yang ada pada tingkat honorer.
      Namun ternyata pemerintah telah memilah dan memisahkan antara honorer yang ada pada intansi pemerintahan/negeri dan honorer yang ada pada yayasan/swasta, sehingga membuka jurang pemisah itu semakin melebar dan sangat bisa dipandang dalam interaksi sehari-hari oleh tenaga honorer tersebut. Seperti timbulnya dialog yang melemahkan semangat kinerja tenaga honorer pada yayasan/swasta. Mereka yang terpanggil sebagai K2 angkat bicara, "Honor kok di sekolah swasta, nggak bakalan deh diangkat jadi PNS."
       Sementara bagi pegawai tetap yayasan dijanjikan dengan adanya tunjangan setelah mereka berhasil disertifikasi dan mendapat SK inpassing, di mana dalam perekrutannya penuh liku dan perjuangan. Tenaga yang ada pada yayasan dengan letak geografis daerahnya yang berbeda kadang tidak membuat kebijakan memihak padanya. Sehingga banyak dari mereka yang karena kurang mendapat info terbaru harus lewat dan tidak masuk database tahun 2010 di mana pengajuan inpassing direkrut.
         Semoga postingan ini menjadi acuan pihak yang berwenang sehingga bisa lebih bijak dan menyadari bahwa tenaga yang ada di yayasan/swasta juga berjuang demi bangsa ini dan honor mereka perhari hanya berkisar 20rb-30rb dan hal ini jauh lebih kecil dibanding upah buruh harian yang ada di daerah sekitarnya. Yayasan berdiri tidak hanya dari kalangan hartawan namun banyak yang berdiri karena murni swadaya masyarakat yang peduli dengan bangsa dan agama, walau pun mereka miskin dan kekurangan. 
          

Kamis, 04 Juli 2013

Inpassing Guru Non PNS

SK inpassing bagi guru non PNS pada awal bulan Tahun Pelajaran 2013-2014 telah terbit dan telah dibagikan kepada guru-guru yang namanya tercantum. Entah apa rencana pemerintah dengan adanya inpassing tersebut namun yang jelas di sana tertera penyeteraan pangkat/golongan. Namun sayang di Banyuasin sendiri baru sekitar 150-200-san guru non PNS yang mendapatkan SK tersebut. Sedang yang lainnya lagi-lagi ketinggalan kereta. 
Mengingat slogan Kemenag yakni "Ikhlas beramal" nampaknya guru non PNS dituntut memiliki rasa sabar sedalam bumi dan setinggi langit. Jika SK inpassing tersebut adalah hasil tindak lanjut dari  pendataan sebelumnya, mengapa banyak guru yang tertinggal? Apakah yang tertinggal adalah guru yang patut tidak didata karena berkelakuan buruk dan hanya merugikan saja? Sayang seribu sayang kami sendiri harus siap dengan segala resiko dengan posting sebagaimana hal ini.
Bagi temen-temen yang ingin membaca Pedoman Penetapan Inpassing

Minggu, 30 Juni 2013

Semua Sudah Tahu, Benarkah?



Semua Sudah Tahu, Benarkah?

   

       Pemdidikan di negeri yang subur di mana semua tanaman dapat tumbuh dengan suburnya ternyata tidaklah demikian apa yang terjadi pada dunia pendidikan itu sendiri. Terutama kebijakan terhadap guru, yang terexpos hanya guru yang berada pada satuan pendidikan negeri saja. Sementara satuan pendidikan di bawah Lembaga atau Yayasan guru-gurunya kurang mendapat perhatian alias sudah terbiasa gigit jari.
          Baru-baru ini kembali mereka (guru honor SDN yang kuliah di PGSD-UT) mendapat bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,00/orang dari Kemendikbud Kab. Banyuasin, sedangkan guru honor dari pihak Madrasah hanya bisa memandang, mendengar, dan gigit jari. Belum lagi guru yang berada di wilayah daerah tertinggal atau daerah terpencil mereka pun akan mendapat kucuran dana Tunjangan Daerah Khusus bagi guru yang mengajar di SDN. Sementara guru honor di yayasan apalagi Madrasah harus kembali gigt jari. Dan mungkin guru honor Madrasah tidak boleh menikmati dana pendidikan di Banyuasin.
          Sabar-sabar semoga diberi ketabahan wahai guru-guru honor madrasahku. Aamiin,

Rabu, 08 Mei 2013

Mengapa ada NPSN Madrasah yang tetap dan ada pula yang diperbaharui?

       
      Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah data satuan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga dengan hal tersebut duplikasi data sekolah tidak akan terjadi. Kemarin ketika kami masuk pada situs NPSN terbaru dari Kemdikbud dan saya search NPSN kami lo kol blank, ternyata telah berganti dengan no. baru yakni 60705019 tanpa ada pemberitauan oleh dapodik.
          Dalam waktu kurang lebih 5 tahun Madrasah/sekolah kami telah mengalami 3 kali pergantian NPSN yakni dari 10605009, kemudian 10602784, dan sekarang 60705019. Ketika NPSN kami 10602784 kami dipercaya ikut sebagai project pilot uji coba pendataan nasional oleh Kemendiknas setempat serta dipercaya mempunyai akun DAPODIK karena memang daerah kami terisolir sehingga dengan hal itu kami mudah mengelola NISN peserta didik kami sendiri. Tentu saja ribuan terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Siradjudin yang telah mempercayai kami waktu itu. Namun sekarang dengan tidak adanya konsekuensi yang ada, kami merasa dirugikan  Karena dengan bergantinya NPSN yang berulang kali maka dengan otomatis data sekolah kami hilang begitu saja dan merintis data baru.
           Permohonan kami apabila madrasah harus pisah dari Kemendiknasbud, tolong seluruh madrasah diperbaharui NPSN-nya, jangan seperti yang tertera sekarang yakni ada yang tetap dan ada pula yang dipperbaharui. Dan juga tolong diperhatikan, bahwa kami juga bertujuan mencerdaskan generasi bangsa Indonesia.